Kejaksaan Tinggi Gorontalo
0 suara
dalam DLL oleh (120 poin)

1 Jawaban

0 suara

Pada prinsipnya, penetapan seseorang menjadi tersangka dilakukan melalui tindakan penyidikan. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Jadi, penetapan tersangka terletak pada penyidik.

Sebagaimana uraian tersebut diatas diketahui bahwa berdasarkan hasil penyidikanlah diperoleh bukti-bukti untuk menentukan tersangka. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang mempunyai kewenangan melakukan penyelidikan adalah Kepolisian sebagaimana diatur dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian pasal 14 ayat 1 huruf g, Kejaksaan sebagaimana diatur dalam UU No.16 Tahun 2014 tentang Kejaksaan pasal 30 ayat 1 huruf d dan KPK sebagaimana diatur dalam UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 6 huruf c.

Perlu dijelaskan disini penyidikan yang dilakukan adalah Kepolisian untuk semua kasus pidana umum maupun khusus, kejaksaan untuk kasus pelanggaran Ham berat dan perkara korupsi sedangkan KPK untuk perkara korupsi)

Dengan demikian sebagaimana uraian diatas Kejaksaan, Kepolisian dan KPK bisa menetapkan saksi menjadi tersangka atas dasar penyidikan yang dilakukan.

Hakim tidak mempunyai kewenangan melakukan penyidikan sehingga tidak bisa menetapkan saksi menjadi tersangka, namun hakim karena jabatannya untuk secara langsung menetapkan saksi menjadi tersangka ada terdapat di dalam KUHAP, tetapi untuk tindak pidana memberikan keterangan palsu (itupun terbatas hanya dalam persidangan). Kewenangan itu diatur dalam Pasal 174 KUHAP. Sebelum status tersangka ditetapkan, hakim lebih dahulu memperingatkan saksi berupa ancaman sanksi memberikan keterangan palsu. Jika tetap memberikan keterangan yang diduga hakim palsu, maka hakim langsung memerintahkan saksi ditahan dan dituntut oleh penuntut umum karena sumpah palsu.

Ini berarti, dari sini dapat kita ketahui bahwa hakim bisa secara langsung menetapkan saksi menjadi tersangka dan dapat pula secara tidak langsung menetapkan saksi menjadi tersangka, yakni dengan meminta aparat penegak hukum lain, seperti kejaksaan.

oleh (1.5k poin)
Selamat datang di "Tanya Jaksa" Kejaksaan Tinggi Gorontalo tempat Anda dapat mengajukan pertanyaan dan menerima jawaban dari Jaksa.
1 Pengunjung Aktif
Pengunjung Hari ini : 42
Pnegunjung Kemarin : 22
Total Pengunjung : 23242
42 pertanyaan
46 jawaban
6,920 komentar
252 pengguna